Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia

Abstract

Permasalahanxyuridissdapat timbul dalam konteks perkawinan campuran, khususnya terkait dengan aspek kewarganegaraan, termasuk status kewarganegaraan suami, istri, dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Warga NegarayhIndonesia (WNI) yang menjalin ikatan pernikahan dengan Warga Negara Asing (WNA). Metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap WNI yang menikah dengan WNA yaitu metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. erdasarkan situasi perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006 menetapkan bahwa WNI yang sah menikah dengan WNA dapat memperoleh kewarganegaraanp Republik Indonesia adengan memberikan pernyataanh hmenjadi WNI di xhadapan opejabat. Oleh karena itu, perkawinan campuran memerlukan perhatian dan perlindungan hukum dari pemerintah, yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.