Pensertipikatan Tanah Adat Di Bali Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional

Abstract

Masyarakat adat yang memiliki hak ulayat dilindungi oleh Negara Indonesia pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tanah adat bukan hanya sebagai aset ekonomi saja melainkan tanah adat memiliki fungsi spiritual dan sosial masyarakat adat seperti tanah adat di Bali yang dibagi menjadi tiga jenis tanah adat yang terdiri dari tanah druwe desa, tanah pekarangan desa (Tanah PKD), tanah ayahan desa (Tanah AyDs) dan Tanah Laba Pura. Keberadaan tanah adat di Bali ini membuat Pemerintah Provinsi Bali mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali yang mengatur pendaftaran tanah adat untuk memiliki sertipikat tanah. Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah adalah 1. Bagaimana status hukum dari kepemilikan tanah adat di Bali ? dan 2. Bagaimana mekanisme pensetipikatan tanah adat ditinjau dari hukum tanah Nasional ?. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif atau metode kepustakaan yang menggunakan perundang- undangan, buku, jurnal, skripsi dan lain-lain untuk memecahkan permasalahan penelitian mengenai pensertipikatan tanah adat di Bali. Hasil penulisan skripsi ini adalah pendaftaran tanah adat di Bali bertujuan untuk memberikan hak komunal terhadap tanah adat di Bali melalui pendaftaran tanah untuk memiliki sertipikat tanah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat yang ada di Bali.