Urgensi Rekonstruksi Regulasi Ketenagakerjaan Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Pengaturan Remote Working di Indonesia

Abstract

Artikel ini mengkaji kekosongan hukum dalam pengaturan sistem kerja remote working di Indonesia serta urgensi rekonstruksi regulasi ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja remote. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan pelaksananya belum mengatur secara eksplisit aspek-aspek fundamental kerja jarak jauh, termasuk jam kerja, pengupahan, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan data pribadi. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian hubungan kerja dan risiko yang signifikan bagi pekerja, seperti eksploitasi, beban kerja berlebih, ketidakseimbangan upah, serta potensi pelanggaran privasi. Temuan tersebut menegaskan perlunya rekonstruksi regulasi ketenagakerjaan yang komprehensif dan responsif, dengan mengadopsi praktik negara lain sebagai rujukan. Regulasi yang secara khusus mengatur remote working menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan hak pekerja dan keberlanjutan model kerja digital di Indonesia