Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793Keywords:
Perlindungan Data Pribadi;, UU PDP, Kebocoran Data, Penegakan HukumAbstract
Penelitian ini membahas tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia melalui metode studi literatur. Meskipun UU ini diharapkan menjadi pelindung hak digital warga negara, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Penelitian ini menelaah berbagai laporan, kajian, dan data terkait kasus kebocoran data yang terjadi serta respons lembaga terhadap permasalahan tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa ketidaksiapan sistem hukum dan kelembagaan, ditambah dengan rendahnya akuntabilitas, menjadi penyebab utama belum optimalnya implementasi UU ini. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan kejelasan otoritas antar lembaga agar hak atas data pribadi dapat terlindungi secara efektif.
Downloads
References
Asia Society. (2021). Raising standards for data and AI in Southeast Asia: Indonesia. https://asiasociety.org/policy-institute/raising-standards-data-ai-southeast-asia/data/indonesia
Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). Laporan tahunan keamanan siber nasional 2023. https://idsirtii.or.id/halaman/tentang/laporan-hasil-monitoring.html
Center for Indonesian Policy Studies. (2022, September 20). Measuring state's commitment to implementing PDP law. https://www.cips-indonesia.org/post/measuring-state-s-commitment-to-implementing-pdp-law-1
CNN Indonesia. (2023, November 23). Kebocoran data KPU: 204 juta data pemilih diduga bocor. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231123164923-12-1028711/kebocoran-data-kpu-204-juta-data-pemilih-diduga-bocor
Djafar, W. (2024, Desember 20). Lembaga pengawas belum terbentuk, pengaduan kebocoran data pun jadi tak jelas. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/lembaga-pengawas-belum-terbentuk-pengaduan-kebocoran-data-tak-jelas
European Commission. (2023). General Data Protection Regulation (GDPR) and European Data Protection Board (EDPB). https://gdpr-info.eu/
Firmansyah, R., Hamzah, S., & Almuntarizi. (2025). Digital ethics and Pancasila: Synergy for student transformation through digital technology innovation projects. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5(1), 89–100. https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.673
Fourtrezz. (2024, Februari 20). UU PDP: Apakah cukup untuk melindungi data pribadi di Indonesia? https://fourtrezz.co.id/uu-pdp-apakah-cukup-untuk-melindungi-data-pribadi-di-indonesia/
Hertianto, M. R. (2021). Sistem penegakan hukum terhadap kegagalan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Kertha Patrika, 43(1), 85–100. https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i01.p07
Kompas. (2023, Januari 17). Data 91 juta akun Tokopedia bocor, ini penjelasan perusahaan. https://www.kompas.com/global/read/2020/05/03/133257970/data-91-juta-pengguna-tokopedia-diduga-bocor-media-asing-ikut-soroti
Mahardika, A. M. (2021). Desain ideal pembentukan otoritas independen perlindungan data pribadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum, 37(2), 213–230. http://dx.doi.org/10.26532/jh.v37i2.16994
Putri, W. A. (2025, Januari 11). 4 tantangan implementasi UU PDP di perusahaan dan solusi efektifnya. Cloud Helios. https://cloud.helios.id/id/blog/4-tantangan-implementasi-uu-pdp-di-perusahaan-dan-solusi-efektifnya/
RSM Indonesia. (2024, Oktober 5). Preparing for Indonesia's new data protection law: What your business needs to know. https://www.rsm.global/indonesia/en/insights/preparing-indonesias-new-data-protection-law-what-your-business-needs-know
Sari, N. (2024). An analysis of the gap between data protection regulations and implementation in Indonesia. Easta Journal of Law and Human Rights, 3(2), 87–104. https://esj.eastasouth-institute.com/index.php/eslhr/article/download/351/293/2740
Tambunan, S. L. A., Musa, A., & Nachrawy, N. (2024). Urgensi pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lex Crimen, 12(4), 45–60. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/58892
UNCTAD. (2021). Data protection and privacy legislation worldwide. https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide
Universitas Medan Area. (2024, September 14). Analisis hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Fakultas Hukum UMA. https://hukum.uma.ac.id/2024/09/14/analisis-hukum-terhadap-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/
Wijaya, T. (2023, Mei 15). Menyorot independensi lembaga pengawas data pribadi. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/menyorot-independensi-lembaga-pengawas-data-pribadi-lt6461f9e088aeb
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Muhamad Adri Rinjani, Ricky Firmansyah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.