Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong
DOI:
https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3483Keywords:
Fungsi, Hukum Pidana, Investadi BodongAbstract
Law has a function, namely to regulate the life of the people of a country where the law applies. This law provides limits on human behavior so as not to violate the rights and obligations set out in the law. However, of course there will be actions that are not appropriate or against the law that are carried out even though they have been limited by the rules set. This is when criminal law plays a role in tackling crimes that have the potential to threaten stability and legal certainty in society. This study focuses on a recent viral investment fraud case by a well-known figure. Using an empirical case study approach and following the development of cases that are updated from time to time, this study aims to provide a discussion on the implementation of legal functions in cases that occur today. Thus, through this research, it can be seen that the law can play a role according to its function in resolving various criminal cases in Indonesia.
Downloads
References
Aimara. (2020). Mulyatno dan Andi Zainal Abidin Farid: Hukum Pidana. Diambil kembali dari Catatan Pinggiran Aimara: https://www.catatanpinggiranaimara.com/2022/03/moeljatno-dan-andi-zainal-abidin-farid.html
Amalia Rizky, S. R. (2019). Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia dalam Mengatur Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Online (E-Commerce). Jurnal Analisis Hukum, Volume 2 Nomor 1 Halaman 131.
Azmi, A. (2016). Hukum Pidana. Diambil kembali dari Dspace Home: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle
Bendesa, P. D. (2019). Pelaku Pembiaran Tindak Pidana Narkotika dari Rekontruksi Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jurnal Analisis Hukum, Volume 2 Nomor 1 Halaman 55.
Black, h. c. (1990). Black's Law Dictionary (sixth edition). St Paul Minn: West Publishing Co.
Dirgantara, A. (2022). Polisi Beberkan Modus Penipuan Indra Kenz. Diambil kembali dari Detik.com: https://news.detik.com/berita/d-6001670/polisi-beberkan-modus-penipuan-indra-kenz
DPR. (2010). UU 8 Tahun 2010. Diambil kembali dari DPR: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2010_8.pdf
Indonesia. (2015). Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Jakarta: Alvabet.
Karim, R. (2021, Maret 24). Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Sumber hukum. Diambil kembali dari eepublish: https://penerbitbukudeepublish.com/materi/hukum-pidana/amp
Karim, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang. Diambil kembali dari KPK: https://acch.kpk.go.id/images/ragam/jurnal-integritas/pdf/seminar-17-10-17/Tindak-pidana-pencucian-uang-Said-karim.pdf
Mas, M. (2018). Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
Moeljatno. (1955). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Moeljatno. (2016). Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Muladi. (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Muladi. (2009). Hak Asasi Manusia. Bandung: PT Refika Aditama.
Prayatna, E. (2022). Sejarah Pencucian Uang. Diambil kembali dari erisamdyprayatna: https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/sejarah-pencucian-uang.html.
Retaduari, E. A. (2022). Pasal-Pasal yang Menjerat Indra Kenz Terkait Binomo, dari Soal Judi Online sampai Pencucian Uang. Diambil kembali dari Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/20330641/pasal-pasal-yang-menjerat-indra-kenz-terkait-binomo-dari-soal-judi-online?page=all#
Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
Sandi, F. (2022, Februari 27). Jadi Tersangka Kasus Binomo, Duit Indra Kenz Banyak Dari Sini. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/market/20220227082140-17-318744/jadi-tersangka-kasus-binomo-duit-indra-kenz-banyak-dari-sini/amp
Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 2 Halaman 12.
Subekti. (1995). KItab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.