Efektivitas Peraturan Gurbenur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2020 Dalam Perlindungan Non-Aparatur Sipil Negara

Authors

  • Ida Bagus Gede Angga Juniarta BPJS Ketenagakerjaan

DOI:

https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3453

Abstract

Currently, in the Province of West Nusa Tenggara (NTB) the Governor's Regulation Number 51 of 2020 concerning Obligations of Participation in the Employment Social Security Program has been issued. After the issuance of this regulation issued in 2020, in 2021 its implementation is still not visible. The research method used is an empirical legal research method using a descriptive approach. Efforts to improve welfare and ensure social security protection for all workers in the province of NTB, the local government has made several efforts to support the optimization of employment social security protection. However, looking at the current coverage, the protection is still not maximal, where the protection for Wage Recipient workers is 36.95% and Non-Wage Recipient workers is 1.24%. Article 5 paragraph (4) Governor's Regulation Number 51 of 2020 concerning Obligations of Participation in the Employment Social Security Program, that, "Workers who work for local government administrators as referred to in paragraph (3) letter a are non-civil servant government employees. So with the issuance of this Social Security Regulation, it has provided legal certainty for the protection of Non-Aparatur Sipil Negara workers in the Province of West Nusa Tenggara.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hartono. (1991). Sunaryati. Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional. Bandung: Alumni.

Mulyadi, Dedi. (2012). Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi. Jakarta: Gramata Publishing.

Sembiring, Sentosa. (2017). Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait: Bandung: Nuasa Aulia.

Charda S, Ujang. (2015). Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Wawasan Hukum 32, no. 1.

Muin, Fatkhul. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Jurnal Cita Hukum.

Nurhayati, Yati, Ifrani, Yasir Said. (2021). Metodologi Normatif Dan Empris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1.

Setiawan, Satrio Adi. (2010). Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Pengalaman Kerja Dan Jenis Kelamin Teradap Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kota Magelang. Universitas Diponogoro. 2010.

Soleh, Ahmad. (2017). Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. 6, no. 2.

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253).

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Kepesertaaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 No 51).

Published

2022-04-25

How to Cite

1.
Juniarta IBGA. Efektivitas Peraturan Gurbenur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2020 Dalam Perlindungan Non-Aparatur Sipil Negara. JAH [Internet]. 2022Apr.25 [cited 2022Aug.9];5(1):106-18. Available from: http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3453

Issue

Section

ARTIKEL