LEGITIMASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KONFLIK
DOI:
https://doi.org/10.38043/jids.v9i1.6038Keywords:
Undang-Undang Cipta Kerja, Legitimasi Sosial, Sosiologi Industri, Teori Konflik, Hak PekerjaAbstract
Penelitian ini mengkaji legitimasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dari perspektif teori konflik. Penelitian kualitatif ini menggunakan studi kasus di Kabupaten Malang dengan melibatkan masyarakat, pelaku industri, dan pekerja pabrik sebagai subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan analisis dokumen terkait UU Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja memiliki tingkat legitimasi yang rendah di mata masyarakat, terutama buruh dan sebagian UMKM. Rendahnya legitimasi ini disebabkan oleh tiga faktor utama: kurangnya akomodasi aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan, substansi undang-undang yang dianggap lebih menguntungkan pengusaha, dan adanya ketidakseimbangan kepentingan yang memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakjelasan implementasi dan potensi penurunan hak pekerja menjadi sorotan utama. Artikel ini merekomendasikan perlunya dialog yang lebih inklusif, sosialisasi yang efektif, evaluasi berkala, dan penegakan hukum yang kuat untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas implementasi UU Cipta Kerja.
Downloads
References
Badaru, B. S. (2022). Journal of Lex Theory (JLT). Journal of Lex Theory (JLT), 1(2), 122-135.
Bahari, Y. (2010). Karl Marx: Sekelumit tentang hidup dan pemikirannya. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 1(1), 1.
Badan Pusat Statistik. (2020). Ekonomi Indonesia tahun 2019. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html
Butt, S., & Siregar, F. (2022). The Omnibus Law on Job Creation: A neoliberal legal framework for Indonesia's development? Asian Journal of Law and Society, 9(2), 215-234.
Dalimunthe, N., & Nurhaliza, F. (2023). Analisis perubahan hukum ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja mengenai perlindungan hak pekerja. *Jurnal Cahaya Mandalika, 1548-1556.
Fadli, M. (2018). Pembentukan undang-undang yang mengikuti perkembangan masyarakat. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(1), 49-58. https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.12
Fakhriyanti, Rahman, A., & Tjolleng, A. (2024). Implikasi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVII/2020. Journal of Lex Theory (JLT), 5(2). http://pasca-umi.ac.id/index.php/theory
Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Perspektif, 21(3), 220-229.
Hermantyo, D., Safitri, T., Rachma, A., & Kholilurrokhman, I. (2022). Meninjau kembali Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 terhadap pihak yang terdampak dilihat dari sudut pandang sosiologis. Hukum Tata Negara, 1(1), 1-12. https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1001
Mingkid, R. A., Antow, D. T., & Mamengko, R. S. (2023). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) terhadap sistem permodalan dan izin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lexprivatum, 11(2), 1-9.
Ogawa, A. (2013). Young precariat at the forefront: Anti-nuclear rallies in post-Fukushima Japan. *Inter-Asia Cultural Studies, 14*(2), 317-326. https://doi.org/10.1080/14649373.2013.769760
Ramlan, S. (2007). Memahami ilmu politik. Grasindo.
Ridwan, A. (2018). Sosiologi industri: Transformasi menuju masyarakat post industri. Pustaka Setia.
Riono, A. (2021). Persepsi masyarakat terhadap penerapan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Rohendi, A. (2023). The impact of the Cipta Kerja Law on business legal rules. Selisik, 9(2), 1-26.
Saktiyanti Jahja, R. (2022). Produksi kelas prekariat oleh perguruan tinggi di Indonesia. Saskara: Indonesian Journal of Society Studies, 1(2), 79-90. https://doi.org/10.21009/saskara.012.05
Santosa, A. W., & Warren, C. (2023). Investment facilitation vs. environmental protection: The dilemma of Indonesia's Omnibus Law. Environmental Policy and Law, 53(1), 45-62. https://doi.org/10.3233/EPL-220035
Sari, G. N. A., Sekarwangi, H., & Puspaningtyas, R. B. (2023). Polemik Undang-Undang Cipta Kerja bagi lingkungan hidup. Yustisi, 10(2), 223-230.
Sopiani, S., & Mubaraq, Z. (2020). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2).
Suntoro, A., & Nureda, K. R. (2022). Omnibus Law: Dominasi kekuasaan eksekutif dalam pembentukan legislasi. Veritas et Justitia, 8(1), 109-139. https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4340
Thamrin, A., Hamang, N., & Hayat, N. (2024). Konsepsi Omnibus Law: Normativitas hukum formal dalam pembentukan perundang-undangan. PAPUA Law Journal, 8(2), 174-180.
Weber, M. (1964). The theory of social and economic organization (T. Parsons, Ed.). Free Press.
Wibowo, A., & Darmawan, D. (2022). The impact of Omnibus Law on small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia: A legal and economic perspective. Journal of Small Business and Enterprise Development, 29(4), 512-530. https://doi.org/10.1108/JSBED-01-2022-0032
Wijayanti, W. (2016). Eksistensi undang-undang sebagai produk hukum dalam pemenuhan keadilan bagi rakyat (Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). Jurnal Konstitusi, 10(1), 179. https://doi.org/10.31078/jk1018
Zulfiani, Y. N., Farhana, N., & Oktavianingrum, W. (2022). Relevansi teori Karl Marx dan Ralf Dahrendorf dalam implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebagai alat perwujudan revolusi industri 4.0. Jurnal Dialektika Hukum, 4(1), 40-57. https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.756
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 An Nisa Khudd Runnada
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
