Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial

TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS ECOTOURISM (STUDI KASUS DI TAMAN WISATA GOA NGERONG KECAMATAN RENGEL)

2025-01-21T01:27:11+00:00

Penelitian ini melatarbelakangi tentang peristiwa penambangan batu kapur ilegal di atas Goa Ngerong yang menyebabkan keruntuhan tebing, terganggunya ekosistem air dan penurunan jumlah populasi bulus hingga menjadi langka pada Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pariwisata yang ada di Taman Wisata Goa Ngerong (TWG) berbasis Ecotourism. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperdalam informasi yang diambil oleh peneliti dengan melibatkan 4 informan pada bulan November 2024. Berdasarkan hasil penelitian TWG telah mengalami fase pengembangan hingga mencapai fase stagnan dan jumlah pengunjung yang mengalami penurunan. Untuk mengatasi hal ini ada rekomendasi terkait tata kelola yang berkelanjutan dengan pendekatan inovasi konservasi dan pelestarian lingkungan perlu diimplementasikan secara serius. Langkah-langkah ini harus mencakup penguatan kolaborasi antara pihak pengelola, pemerintah, dan masyarakat lokal, serta penerapan prinsip ekowisata yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga ecotourism lingkungan wisata dan memberikan saran-saran yang membangun kepada pihak pengelola (BUMDES) demi keberlanjutan TWG.

PERAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA MENURUNKAN KEMISKINAN DI PEDESAAN DI PROVINSI BALI

2024-11-11T01:37:47+00:00

Badan Usaha Milik Desa/BUMDes merupakan lembaga wirausaha sosial yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi dan menurunkan kemiskinan di pedesaan. Riset sebelumnya banyak mengulas tentang peran BUMDes mengingkatkan Pendapatan Asli Desa, namun riset tentang peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: peran pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan, factor pendukung dan penghambat peran pengelola BUMDes. Responden penelitian adalah pengelola/direktur BUMDes di Provinsi Bali sejumlah 160 orang yang ditentukan dengan metode aksidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola BUMDes berperan menurunkan kemiskinan di pedesaan namun perannya masih sangat rendah dengan nilai rata-rata peran sebesar 33,36 persen. Peran terbesar pengelola BUMDes menurunkan kemiskinan di pedesaan terdapat pada indikator meningkatkan persentase warga desa peserta sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan. Peran ini dilakukan dengan pengelola BUMDes menjadi “agen perisai”. Empat faktor pendukung peran adalah ketersediaan sumber daya alam, program pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah dan kerjasama dengan pihak ketiga. Empat factor penghambatnya adalah rendahnya kompetensi SDM di BUMDes, kesulitan mencari pegawai, rendahnya kesadaran masyarakat mengembalikan pinjaman dan keberadaan BUMDes belum banyak diketahui masyarakat desa. Saran disampaikan kepada baik pengelola BUMDes dan instansi terkait untuk meningkatkan kompetensi pengelola dan pegawai BUMDes agar mampu meningkatkan peran menurunkan kemiskinan di pedesaan.

STRATEGI OPTIMALISASI KULINER LOKAL DALAM MENDUKUNG PARIWISATA BERKELANJUTAN DI JAKARTA

2025-02-14T01:54:40+00:00

Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata kuliner unggulan yang mencerminkan keberagaman budaya lokal. Namun, daya saingnya masih terhambat oleh kurangnya promosi yang efektif, keterbatasan infrastruktur, praktik keberlanjutan yang belum optimal, serta kualitas layanan yang tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi optimalisasi kuliner lokal guna mendukung pengembangan wisata kuliner berkelanjutan di Jakarta. Metode yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur dengan pelaku industri kuliner, observasi langsung di lokasi kuliner terkenal, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kuliner Jakarta kaya akan cita rasa dan nilai budaya, masih terdapat kendala utama berupa promosi yang kurang efektif dan implementasi praktik keberlanjutan yang terbatas. Selain itu, kualitas layanan yang bervariasi dan infrastruktur yang kurang memadai turut memengaruhi pengalaman wisatawan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan adanya kolaborasi antara industri, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat keberlanjutan kuliner lokal. Langkah yang dapat dilakukan meliputi pemberian insentif kebijakan, edukasi tentang keberlanjutan, peningkatan infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengembangan program wisata kuliner berkelanjutan.

KEMANUSIAAN DAN KEAMANAN: KEBIJAKAN PERBATASAN DALAM MENANGGAPI KRISIS MIGRASI ROHINGYA

2025-02-21T02:49:18+00:00

Krisis migrasi Rohingya menimbulkan dilema antara aspek kemanusiaan dan keamanan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Konflik etnis yang berkepanjangan di Myanmar telah menyebabkan eksodus massal suku Rohingya ke negara-negara seperti Bangladesh, Malaysia, dan Thailand. Krisis ini memaksa pemerintah negara-negara tersebut untuk menyeimbangkan antara penegakan keamanan perbatasan dan tanggung jawab kemanusiaan dalam melindungi pengungsi yang rentan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan kebijakan, jurnal ilmiah, dokumen organisasi internasional, serta data dari lembaga kemanusiaan. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori sekuritisasi dan hak asasi manusia guna mengevaluasi kebijakan perbatasan negara-negara penerima migran dan dampaknya terhadap pengungsi Rohingya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak negara di kawasan Asia Tenggara cenderung memperketat kebijakan imigrasi mereka, yang sering kali mengabaikan standar internasional mengenai perlindungan pengungsi. Kebijakan ini menciptakan ketegangan antara upaya menjaga stabilitas nasional dan memenuhi komitmen internasional terhadap hak asasi manusia. Kesimpulan artikel ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih seimbang dan berkelanjutan, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak pengungsi. Selain itu, kerja sama regional dan internasional sangat diperlukan dalam mencari solusi jangka panjang terhadap krisis migrasi ini.