Nilai-nilai Sapta Bayu sebagai Katalisator Good Governance: Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pengempon Pura di Bali

Abstract

Prinsip good governance menjadi fondasi utama dalam pengelolaan institusi sosial termasuk Pura sebagai wadah spiritual. Mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Namun, penerapannya sering menghadapi tantangan dalam adaptasi nilai budaya setempat. Nilai-nilai kepemimpinan Sapta Bayu yang diwariskan Sri Ksari Warmadewa, diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efektif, terpercaya, dan berkelanjutan. Tata kelola Pura masih menghadapi tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan sektor publik dapat lebih selaras bila implementasinya memperhatikan budaya dan nilai masyarakat lokal dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif. Integrasi Sapta Bayu, dapat memberikan Solusi berbasis budaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Pura. Penelitian bertujuan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Sapta Bayu dapat diintegrasikan dengan prinsip good governance dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam implementasi tata kelola. Serta menengahi kesenjangan antara nilai budaya dan sistem administrasi modern. Integrasi Sapta Bayu, diharapkan menjadi harmonisasi antara regulasi formal dan praktik akuntansi sosial berbasis budaya. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif naratif studi kasus di Bali, data bersumber dari wawancara mendalam dan observasi lapangan. Kesimpulanya pengelolaan pura di Bali dinilai cukup baik, meski ada tantangan transparansi dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan pura sangat bergantung pada bentuk sistem: sistem internal oleh pengempon atau akuntabilitas sosial untuk pura yang didanai masyarakat. Masyarakat menginginkan integrasi manajemen modern dengan nilai adat seperti Sapta Bayu, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hal ini menekankan pentingnya kejujuran, kebenaran, kemitraan, dan pengelolaan ekonomi yang adil dalam mewujudkan good governance di pura.

The research aims to explore how the values of Sapta Bayu can be integrated with the principles of good governance in identifying challenges and opportunities that arise in the implementation of governance. As well as mediating the gap between cultural values and the modern administrative system. The integration of Sapta Bayu is expected to be a harmonization between formal regulations and culture-based social accounting practices. Lack of transparency and accountability in public sector management can lead to public distrust. Using a qualitative narrative approach of a case study in Bali, the data was sourced from in-depth interviews and field observations.

In conclusion, the management of temples in Bali is considered quite good, despite the challenges of transparency and community participation. The accountability of temple management is highly dependent on the form of the system: an internal system by the owner or social accountability for a community-funded temple. The community wants the integration of modern management with traditional values such as Sapta Bayu, which demands transparency, accountability, and public participation. This emphasizes the importance of honesty, truth, partnership, and fair economic management in realizing good governance in the temple.