Jurnal Analisis Hukum

Revolusi Repackaging Jumbo Makanan Ringan: Identitas Merek dan Desain Industri di Pasar Online

Putu Aras Samsithawrati — Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0000

Di Indonesia, pengemasan ulang makanan ringan yang dijual online merupakan sebuah tren yang diminati masyarakat dan seringnya dilakukan oleh pelaku usaha non-produsen dan non-pengemas yang rentan isu hukum merek dan desain industri. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan inovasi penjualan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual berupa merek dan desain industri, berhubungan dengan 3 mekanisme penjualan yang sering dijumpai dalam praktik: (1)repackaging jumbo makanan ringan dengan desain pribadi pelaku usaha atau custom pemesan; (2)repackaging jumbo makanan ringan dengan desain menyerupai makanan ringan pihak lain yang dikenal di pasaran tanpa mencantumkan merek apapun pada kemasan jumbonya; (3)repackaging jumbo makanan ringan dengan penggunaan desain dan merek milik pihak lain. Dari ketiga mekanisme tersebut, bila pelaku usaha repackaging jumbo makanan ringan memiliki perjanjian lisensi dan/atau perjanjian kerjasama lainnya dengan pemilik merek terdaftar dan/atau pendesain yang memberikan baginya suatu alas hak yang sah secara hukum untuk menggunakan dan menjual suatu produk dengan merek dan desain industri terdaftar maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum. Sebaliknya, tanpa alas hak tersebut maka penggunaan dan penjualan kemasan ulang jumbo dengan merek dan desain industri terdaftar merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum merek dan desain industri yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dinamika Pengelolaan Wisata Religi di Nusa Penida: Tinjauan Hukum Dan Peluang

I Ketut Kasta Arya Wijaya, Ni Made Jaya Senastri, Luh Putu Suryani — Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji konsep dan peluang pengembangan wisata religi di Bali, khususnya di wilayah Nusa Penida, Klungkung. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggunakan kombinasi metode hukum normatif dan empiris. Data lapangan diperoleh dari observasi di objek wisata dan dianalisis bersama dengan peraturan perundang-undangan terkait pariwisata dan sumber daya alam yang memiliki nilai religi. Hasilnya menunjukkan peluang besar untuk pengembangan wisata religi, didukung oleh antusiasme masyarakat Bali dalam kegiatan keagamaan. Namun, tantangan muncul dalam menjaga kesucian tempat suci dan mengedukasi wisatawan akan adat istiadat dan budaya lokal. Rekomendasi meliputi perlunya pengelola wisata menjaga kesucian tempat suci serta penguatan peran desa adat oleh pemerintah dalam pengelolaan wisata religi.

Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Ahmad Arif Zulfikar, Niken Junika Sari — Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0000

Perkembangan ekonomi Islam berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Karena Islam memberikan tuntunan dalam semua lapangan kehidupan, maka fiqih yakni hukum Islam sebagaimana berkembang dari sejak awal, meliputi, dengan perhatian khusus, segi moral, relegius, sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui perkembangaan pembangunan ekonomi islam di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun untuk sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi islam di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana hukum Islam akan selalu menghiasi dan menjadi rambu-rambu lalu lintas terhadap praktik-praktik ekonomi kapitalis liberalis yang dapat mengancam sistem perkonomian di Indonesia yang berdasarkan pada sistem ekonomi Pancasila (nilai-nilai Islam).

The Urgency of New Renewable Energy Regulation as an Efficiency in The Utilization of Natural Resources in Indonesia

Muhammad Rahjay Pelengkahu, Fatma Ulfatun Najicha, Lego Karjoko — Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0000

Natural resources are utilized and controlled to achieve the well-being and prosperity of the population, as directed by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The state is responsible for designing policies to mitigate the ecological crises and environmental deterioration caused by the usage of natural resources, particularly energy, to prevent ecological disasters. Utilizing New Renewable Energy can help mitigate environmental harm, optimize natural resource potential, and promote community well-being. This research intends to investigate the necessity of controlling the utilization of natural resources, particularly focusing on new and renewable energy (EBT) as a key strategy to optimize the use of natural resources in Indonesia. This study is prescriptive juridical-normative legal research. The legal materials utilized consist of primary and secondary legal materials obtained through library research. The legal materials are evaluated using a logical syllogism tool. The research findings indicate that the advancement of EBT in Indonesia would not only affect the economy but also provide advantages to the society. Using EBT will enhance efficiency and promote the attainment of a pristine and healthy environment. The current EBT restrictions are inadequate to support the ongoing use of EBT due to its dispersion across many laws and regulations. The Government must align and coordinate laws and regulations in the energy sector to prevent any duplication of legislation within the legal framework. Creating a specific law for EBT will help address the legal gaps in the EBT sector, ensuring legal clarity, protection for enterprises involved in procurement, use, and development, as well as promoting sustainable and responsible administration of EBT. Furthermore, under a specific EBT regulation, individuals might face criminal penalties for causing harm to technical facilities or equipment powered by EBT.

Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia

Komang Satria Wibawa Putra — Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0000

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan para pihak dalam aktivitas fintech peer to peer lending di Indonesia, khususnya kedudukan perusahaan penyelenggara fintech lending yang memiliki kecenderungan dalam pemahaman masyarakat sebagai pihak pemberi dana atau pemberi pinjaman. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan mempergunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta melakukan analisis data secara normatif kualitatif atau yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan bahwa, pihak-pihak yang berkedudukan dalam aktivitas fintech P2P lending yaitu pemberi dana, penerima dana, dan perusahaan penyelenggara fintech lending. Pemberi dana berkedudukan sebagai peminjam atau kreditur, sedangkan penerima dana berkedudukan sebagai peminjam atau debitur. Keduanya bersama-sama berkedudukan sebagai pengguna LPBBTI. Kemudian, perusahaan penyelenggara pembiayaan fintech lending berfungsi sebagai pihak yang menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik serta dilarang untuk bertindak sebagai pemberi dana dan penerima dana. Dengan demikian, perusahaan penyelenggara fintech lending bukan merupakan perusahaan yang berkedudukan sebagai pendana dalam aktivitas fintech P2P lending.