Jurnal Analisis Hukum

Kedudukan Partai Oposisi dalam Mewujudkan Check and Balances di Politik Hukum Indonesia

David Cristian Liyanto — 2024-09-25

Abstrak:

Partai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurang terlihat” karena banyaknya partai politik di Indonesia yang bergabung ke koalisi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pentingnya peran partai politik dan partai oposisi. Hasilnya menunjukkan bahwa partai oposisi memiliki peranan penting dalam menjaga Check and Balances di politik hukum Indonesia dan diperlukan adanya dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai peran partai oposisi sehingga partai oposisi tidak hanya sekedar menjadi “hiasan” dalam politik hukum Indonesia namun tetap bisa menunjukkan taringnya jika diperlukan sehingga pemerintah Indonesia tidak merasa di atas angin dan bertindak sewenang-wenang khususnya dalam membuat peraturan dan kebijakan yang berpengaruh bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi; Partai Oposisi; Politik Hukum

Urgensi Uji Kebutuhan dan Proporsionalitas dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi di Indonesia

Emillia Isni Maulidina — 2024-09-25

Kerangka legislasi pelindungan data pribadi Indonesia realitanya masih menimbulkan diskursus problematika hukum terkait isu pelindungan hak asasi manusia atas privasi. Isu tersebut hadir dari ketentuan pengecualian hak-hak subjek data pribadi yang terkandung dalam Pasal 15 UU PDP. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dari ketentuan pengecualian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menghasilkan temuan bahwa ketentuan pengecualian hak-hak subjek data pribadi tidak melanggar hak asasi manusia atas privasi karena ketentuan tersebut telah memenuhi dua justifikasi utama pembatasan hak asasi manusia dari konstruksi filosofis dan yuridis. Kendati demikian, demi mewujudkan jaminan hakiki atas penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan hak asasi manusia atas privasi, penulis menganggap bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan untuk menyusun kebijakan uji kebutuhan dan proporsionalitas. Hal ini disebabkan kedua uji tersebut menempati kedudukan hukum utama dalam konstruksi sosiologis untuk menerapkan lembaga pengecualian hak-hak subjek data pribadi. Kedua uji tersebut juga memberikan pandangan secara utuh bahwa pembatasan hak asasi manusia tidak hanya melihat dari kacamata filosofis dan yuridis, tetapi lebih dalam dibandingkan hal tersebut, pembatasan juga harus melihat nilai-nilai hukum yang tumbuh dari realitas sosial.

Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Jaya Setiawan Sinaga — 2024-09-25

Penelitian ini berjudul “Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Popularitas e-commerce yang semakin meroket menjadi bukti sahih transformasi gaya belanja manusia. Produk yang dipasarkan juga sangat bervariatif, dari yang berkualitas baik hingga yang berkualitas tidak baik. Permasalahan yang hendak diteliti pada penelitian ini ialah bagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melihat praktik jual beli barang rekondisi pada e-commerce dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika berbelanja produk rekondisi. Metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan diatas ialah dengan metode Yuridis Normatif, dengan cara menelaah UUPK sebagai peraturan utama dalam rezim perlindungan konsumen di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaku usaha diperbolehkan menjual barang rusak, cacat, atau bekas, dengan catatan memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi barang tersebut; 2) Perlindungan hukum mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang jujur tentang kondisi, jaminan, serta cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang; dan 3) Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur ADR di BPSK atau jalur litigasi di pengadilan negeri.

Exploring Legal Protections for E-Commerce Businesses in the Risks of Cash on Delivery Transactions

Rifki Alfian — 2024-09-25

This research examines the legal protection for e-commerce businesses in Indonesia in Cash-on-delivery (COD) transactions that are vulnerable to the risk of consumers' cancellation or refusal of payment. Although the COD method provides security and convenience for consumers, it can cause business losses to businesses when the delivered goods are rejected or not paid for by consumers. The research uses a normative juridical approach by analyzing the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and other relevant regulations related to e-commerce in Indonesia. Based on the analysis, results show that legal protection for business actors in Indonesia's face of payment rejection is still inadequate, which creates additional risks for producers in the form of logistics costs and decreased quality of goods. The study recommends increasing the role of e-commerce platforms as fair mediators, setting firmer consumer obligations related to responsibility in transactions, and educating consumers about the economic impact of payment refusal, with these steps expected to create balanced protection for consumers and businesses and support the sustainable growth of e-commerce in Indonesia.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Redaksi Pers Dalam Kasus Berita Hoaks menurut Undang-Undang No.40 Tahun 1999

Puji Sulistyono — 2024-09-25

Penelitian ini membahas tentang sistem pertanggungjawaban pidana dalam bidang pers terkait penyebaran berita bohong (hoaks) di Indonesia, dengan fokus pada pengaturan hukum yang berlaku dan proses penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dengan ancaman pidana hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Namun, dalam konteks pers, pertanggungjawaban pidana seringkali diatur dengan sistem berjenjang, di mana tanggung jawab atas isi pemberitaan dapat dialihkan dari pimpinan redaksi kepada anggota redaksi lainnya atau penulis berita tersebut. Kendati demikian, masih terdapat kekosongan hukum mengenai siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas penyebaran berita bohong, apakah individu wartawan atau pimpinan redaksi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan pidana terkait pers yang menyebarkan berita bohong.

Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying

Rizka Amelia Fitri — 2024-09-25

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi pemikiran dan perilaku masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja, yang kini sangat rentan terhadap serangan kejahatan siber seperti cyberbullying. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dari perspektif hukum terhadap cyberbullying. Menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai sumber sekunder seperti jurnal, artikel, dan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan pasal-pasal dalam KUHP serta UU ITE yang mengatur tentang kejahatan siber, implementasi dan pencegahan cyberbullying masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Kebijakan penal dan non-penal diusulkan untuk mengatasi dan mencegah insiden cyberbullying. Dampak negatif cyberbullying pada korban, terutama anak-anak dan remaja, sangat signifikan, termasuk masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan kecenderungan bunuh diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya holistik yang melibatkan peran pemerintah, media, dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kejahatan siber di era digital ini.

Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Elisabeth Dian Aprilliani — 2024-09-25

Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Indonesia dilatarbelakangi alasan bidang sosial, ekologi, dan ekonomi. Sebelum terjadi perpindahan tersebut, diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai hal yang mendasari pemindahan ibu kota tersebut. Namun dalam perancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut tidak melibatkan masyarakat, bahkan masyarakat adat yang terdampak langsung dari pemindahan ibu kota tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat dalam ranah hukum dan politik dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat itu sendiri terhadap pembentukan sebuah Undang-undang. Membuat undang-undang bertujuan mewujudkan tujuan suatu negara mulai dari perencanaan atau program secara rasional, terpadu, serta sistematis. Pada kenyataannya lembaga perwakilan rakyat belum sepenuhnya dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat karena seringkali wakil rakyat tersebut justru tidak tanggap dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi masih sangat minim. Akibatnya, proses formal pembentukan undang - undang telah membuat gagasan kedaulatan rakyat menjadi usang dan dapat mengarah kepada pembentukan undang - undang yang represif secara tidak langsung.

Problematika Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam

Ratih Rahma Dewi — 2024-09-25

Penelitian ini merupakan sorotan terhadap penyalahgunaan Artificial Intelligence yang telah meniru video atau suara ulama dan tokoh Masyarakat untuk menjual produk, bahkan untuk mengeluarkan fatwa Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh Artificial Intelligence, baik AI dalam perangkat lunak maupun AI robotik. AI dibentuk sedemikian rupa supaya memiliki kemampuan layaknya manusia. Orang yang membuat AI robotik lalu memprogram untuk menjadikan AI sebagai tokoh agama yang berhak berbicara di hadapan umat beragama. Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama berfatwa bahwa mengambil Fatwa Agama yang dikeluarkan oleh AI hukumnya adalah Haram. Maraknya informasi palsu akibat penyalahgunaan teknologi AI, mengharuskan Masyarakat harus berhati-hati dalam mengambil ilmu Agama. Ilmu Agama harus diambil dari orang yang Ahli di bidangnya, yang lebih utama adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu secara langsung. Penyalahgunaan teknologi AI ini tidak terbendung karena tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengaturnya. Teknologi AI bertransformasi menjadi Ulama jika input nya diisi manuskrip ilmu Agama, bukan tidak mungkin ia akan dianggap sebagai Nabi, bahkan akan disembah selayaknya umat Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi.

Tradisi Carok Dalam Pluralisme Hukum Di Indonesia

Qatrunnada Assyifa Shabrina Zulfa — 2024-09-25

Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi segenap hak-hak yang melekat dalam diri warga negaranya, tidak terbatas suku, etnis, hingga agama apapun. Dalam Undang-Undang Dasar pun telah dijamin menganai perlindungan hak dasar yaitu hak untuk hidup serta hak kebudayaan. Lalu bagaimana jika ada kebudayaan yang akhirnya melanggar hak dasar manusia itu sendiri, terlebih lagi ketika kebudayaan ini terletak pada persimpangan antara hukum adat yang menjadi salah satu tonggak dalam system hukum yang berlaku diIndonesia dengan hukum pidana serta Sistem hukum negara yang berlaku menjadi secara nasional. Untuk menjawab hal itu diadopsilah konsep system hukum pluralisme hukum yang kemudian akan menyelesaikan dan memberi jalan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Tradisi Carok yang menimbulkan korban Jiwa, menimbulkan banyak kontroversial dalam penyelesaiannya. Namun sebagai warga negara yang terikat dengan Peraturan Perundangundangan, maka haruslah mengikuti peraturan perundnag-undangan pula. Dan hukum adat serta kebudayaan yang berlaku haruslah pula sejalan dengan tujuan negara dan tidak bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi.

Perlindungan Sumber Daya Genetik Ekosistem Mangrove Untuk Konservasi Lingkungan dan Keseimbangan Ekosistem

Lilis Mutiara Suriadi — 2024-09-25

Abstract: Mangroves are coastal ecosystems consisting of forests with mangrove trees. The coastal mangrove ecosystem is a complex ecosystem consisting of flora and fauna. The aim of mangrove conservation is to preserve biodiversity, maintain water and soil quality, and protect coastal areas from erosion and damage due to natural disasters. Mangrove conservation can be carried out in any region and protecting the mangrove ecosystem is an important step to mitigate the potential loss of genetic resource diversity in Indonesia. Mangrove ecosystems also have economic, ecological and social functions. Therefore, protecting the genetic resources of mangrove ecosystems is critical to maintaining their overall health and productivity. Conservation measures that address genetic diversity help ensure the survival and functioning of mangrove ecosystems, which are important for humans and the environment.

Abstrak: Mangrove adalah ekosistem pesisir yang terdiri dari hutan berpohon bakau. Ekosistem mangrove pesisir merupakan ekosistem rumit yang terdiri dari flora dan fauna. Tujuan konservasi mangrove adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga kualitas air dan tanah, serta melindungi wilayah pesisir dari erosi dan kerusakan akibat bencana alam. Konservasi mangrove dapat dilakukan di wilayah manapun dan perlindungan ekosistem mangrove merupakan langkah penting untuk memitigasi potensi hilangnya keanekaragaman sumber daya genetik di Indonesia. Ekosistem mangrove juga mempunyai fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Oleh karena itu, melindungi sumber daya genetik ekosistem mangrove sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitasnya secara keseluruhan. Langkah-langkah konservasi yang mengatasi keragaman genetik membantu menjamin kelangsungan hidup dan berfungsinya ekosistem mangrove, yang penting bagi manusia dan lingkungan.