Jurnal Analisis Hukum

Pertanggungjawaban Pidana Content Creator pada Konten yang Bernuansa Pornografi di Indonesia

2023-09-12T01:26:30+00:00

Perkembangan teknologi membawa perubahan sosial yang signifikan dan membuat dunia menjadi tanpa batas. Konten asusila, juga dikenal sebagai pornografi online, merupaka suatu jenis kejahatan di media sosial yang sedang populer sekarang ini. Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui larangan pornografi pada konten di dunia maya dan mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi content creator pada konten yang bernuansa pornografi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangansebagai objek dan menangani masalah dengan melihat sumber kepustakaan dan teori norma yang sudah ada. Bahan hokum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan mencatat, mengutip, membaca, dan meringkas literatur. Temuan penelitian ini adalah larangan pornografi pada Konten di dunia maya dan pertanggungjawaban pidana bagi content creator pada konten yang bernuansa pornografi bahwa pembuat konten pornografi atau asusila dapat dijerat oleh Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 1 Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK

2023-08-23T02:37:18+00:00

Permasalahan mengenai kewenangan penyidikan dalam sektor jasa keuangan selalu menjadi perbincangan, tumpang tindih kewenangan serta efisiensi pelaksanaan merupakan hal-hla yang selalu muncul di permukaan. Paper ini berusaha untuk mengetahui kewenangan Penyidikan Tunggal Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dalam Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan pasca lahirnya Omnibus Law sektor Keuangan atau Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pembaharuan mengenai UU Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya adalah terkait kewenangan penyidikan yang diperbaharui dalam Pasal 49 ayat (5), yang menyebutkan bahwa Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendeketan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembaharuan kewenangan OJK ini justru membawa dampak positif dari segi yuridis. Pasal 49 ayat (5) sejatinya tidak menghapus kewenangan Kepolisian, hal itu pun sudah diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan Hukum dan Etika Profesi dalam Penanganan Pemecahan Sertifikat oleh Notaris/PPAT

2023-10-02T02:22:11+00:00

Tujuan penelitian ini yakni guna mengetahui bagaimana peran serta tanggung jawab notaris/PPAT pada pemecahan sertifikat hak milik dengan mengaitkan dengan ketentuan hukum maupun peraturan yang ada. Metode yang digunakkan ialah metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep aturan dimana artikel ini akan mengaitkan tanggung jawab Notaris/PPAT dengan undang-undang yang berlaku. Akibat yang diharapkan penelitian ini pembaca mengetahui peran Notaris/PPAT dalam pemecahan berupa memproses sertifikat hak milik sampai terbitnya sertifkat baru dan tanggung jawab yang berupa tanggung jawab moral, profesi, dan hukum.

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Adat di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

2023-11-17T01:09:48+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan cara penyelesaian terjadinya proses sengketa tanah melalui mediasi Ketua Adat serta penyebab terjadinya konflik antara masyarakat adat di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini membahas bagaimana penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat dimasyarakat serta hambatan maupun kendala dalam penyelesaian sengketa adat di masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pendekatan deskriptif-analitis dan teknik penarikan kesimpulan induktif dan melakukan wawancara di kedamangan. Hasil penelitian ini, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak memiliki kiekuatan eksekutoria. Hambatan yang terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap batasan tanah ulayat, karena telah meninggalkan pelaku sejarah para tokoh adat merupakan kelompok orang yang paling mengetahui keberadaan tanah ulayatnya, proses mediasi tidak ada itikad baik serta minimnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikasi tanah.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Impementasi Demokrasi

2023-09-05T06:25:51+00:00

This article examines the relationship between community participation in the formation of laws and the democratic system, the role of society in the process of forming laws, and community constraints in participating in the process of forming laws. The results of the study in this article show that community involvement in shaping laws is the main key to a country that adheres to democracy, so it is closely related to community involvement in the formation of laws and democracy. The process of forming a law goes through several stages, namely planning, drafting, discussing ratification, and promulgation. Good laws must uphold the principles of legal certainty and justice and aim to advance the welfare of the community. Community involvement in forming laws is very important, considering that the law if it has been passed and promulgated will have direct implications for the community. State institutions that hold legislative functions in the formation of laws must involve the community.

Analisis Pelaksanaan Putusan terhadap Kepala Desa dalam Kasus Narkoba dari Perspektif Hukum Tata Usaha Negara

2023-09-18T06:10:30+00:00

PTUN memiliki kewenangan dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara apabila mendapatkan sebuah pengajuan, dengan melakukan sebuah tidakan berupa pertimbangan yang mana itu didasarkan pada dua hal, yakni pertimbangan tentang perkara peristiwa dan/atau fakta yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan mengenai sebuah perjara atau sebuah fakta kejadian yang tekuak didalam proses persidangan hukum. Pertimbangan hukum meliputi pembenaran atau argumentasi hukum serta penalaran yudisial. Ia menawarkan ringkasan hubungan diantara kenyataan hukum yang terbukti selama persidangan dan peraturan Undang-undang yang menjadi landasan perkara dari segi pertimbangan hukum.

Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara yang Berorientasi pada Sustainable Development Goals di Wilayah IKN, Indonesia

2023-12-06T01:59:15+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara yang berorientasi pada kepedulian terhadap lingkungan untuk mewujudkan program Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 di wilayah Ibukota Nusantara (IKN). Metode penulisan yang digunakan secara kualitatif dengan pendekatan hukum doctrinal sebagai konsekuensi atas pengumpulan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan telaah undang-undang tentang upaya penegakan hukum dan tindaklanjut kebijakan pada rumusan naskah kajian bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menertibkan proper yang berbasis SDG’s. Hasil penelitian diperoleh bahwa pemberian sanksi tegas perlu dilakukan agar lingkungan di Kalimantan Timur tidak tercemari dari aktivitas industri pertambangan batubara melalui konsep pembangunan perkotaan berkelanjutan dan kota modern yang memuat pilar pembangunan social, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Oleh karenanya perlu instrument penegakan hukum baik secara administrative, sanksi pidana dan perdata agar hakikat Proper dapat memberi manfaat, dan meningkatkan peran perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi dan community development. Selaku pengelola dan pengusaha tambang batubara tentunya bertanggungjawab untuk selalu komitmen atas keberlangsungan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Tinjauan Hukum Terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara oleh Partai Politik dalam Upaya Menciptakan Clean Government di Indonesia

2023-10-31T05:35:50+00:00

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara Oleh Partai Politik Dalam Upaya Menciptakan Clean Government di Indonesia”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran partai politik dalam rekrutmen calon pejabat negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana korelasi antara aturan rekrutmen calon pejabat negara oleh partai politik dengan terwujudnya clean government di Indonesia. Penulisan tesis ini termasuk tipe penelitian normatif-empiris. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Ada dua peranan penting partai politik yakni sebagai penetrative linkage dan reactive linkage. Salah satu fungsi partai politik adalah fungsi rekrutmen politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945; Pasal 22E ayat (3) UUD 1945; Pasal 221 s.d 266 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Korelasi antara aturan rekrutmen calon pejabat negara oleh partai politik dengan terwujudnya clean government di Indonesia adalah adanya wewenang atau otoritas penuh partai politik untuk menentukan calon pejabat negara, itu artinya partai politik adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon pejabat negara dalam ranah eksekutif maupun legislatif yang kemudian berkemungkinan untuk menang dalam pemilihan umum dan mengisi jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Calon pejabat negara yang dimaksud adalah yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai politik. Sehingga calon pejabat negara tersebut mampu membuat kebijakan yang mendorong terwujudnya clean government di Indonesia.