Jurnal Analisis Hukum

Etika Bisnis Syariah dalam E-Commerce: Membeli Tanpa Khawatir Riba

2025-03-10T06:54:24+00:00

Penelitian ini mengkaji penerapan etika bisnis syariah dalam praktik jual beli online di Desa Trimulya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan studi kasus Azka Shop. Etika bisnis syariah bertujuan mendidik moralitas manusia dalam perdagangan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya ketidakpuasan konsumen dan ketidaksesuaian barang dengan pesanan. Transaksi di Azka Shop menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, tetapi belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden terdiri dari pemilik Azka Shop dan konsumen di Desa Trimulya. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai transaksi online sesuai etika bisnis syariah, yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan edukasi masyarakat, kebijakan bisnis yang transparan, pengawasan transaksi yang lebih ketat, serta memberikan perlindungan konsumen. Dengan demikian, diharapkan praktik jual beli online di Azka Shop dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kepuasan serta keamanan bagi konsumen.

Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka

2025-03-04T01:00:15+00:00

Dalam rangka menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peneraoan pembatasan waktu penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berjalan dengan baik. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang memiliki peran krusial dalam menentukan kelanjutan suatu perkara. KUHAP telah mengatur secara rinci mengenai batas waktu penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tersangka agar tidak mengalami ketidakpastian hukum dan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi sejauh mana persyaratan batas waktu penyidikan dalam KUHAP dapat melindungi HAM tersangka. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menggunakan sumber hukum utama KUHAP serta didukung jurnal-jurnal terkait menemukan bahwa efektivitas batas waktu penyidikan bergantung pada komitmen penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan pengawasan yang ketat. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas waktu penyidikan dalam KUHAP membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, yang berujung pada pelanggaran hak-hak tersangka, terutama hak atas kebebasan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang transparan agar hak-hak tersangka tetap terlindungi selama proses penyidikan berlangsung.

Konstruksi Yuridis Danantara Indonesia: Transformasi Tata Kelola Kekayaan Negara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Kontemporer

2025-03-10T06:57:31+00:00

Penelitian ini mengkaji konstruksi yuridis Danantara dalam transformasi tata kelola kekayaan negara Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis karakteristik, implikasi hukum, dan ekonomi model Danantara dalam pengelolaan aset negara. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian mengeksplorasi potensi model untuk mengintegrasikan perspektif hukum, ekonomi, dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara mampu menciptakan kerangka hukum adaptif yang responsif terhadap dinamika ekonomi global. Model ini mentransformasi tata kelola kekayaan negara melalui penguatan mekanisme digital, peningkatan transparansi, dan optimalisasi nilai ekonomis. Signifikansi penelitian terletak pada kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum ekonomi kontemporer.

Blue Constitution Dalam Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia Hingga Saat Ini

2025-03-10T06:59:39+00:00

Konsep Blue Constitution merupakan pendekatan konstitusional yang menempatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini relevan mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan laut yang melimpah. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana prinsip Blue Constitution diakomodasi dalam kerangka hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan struktural dan kelembagaan dalam implementasinya, serta membandingkannya dengan praktik serupa di beberapa negara lain seperti Ekuador dan Norwegia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur (library research), penelitian menemukan bahwa meskipun UUD 1945 telah mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan, penerapan prinsip Blue Constitution masih bersifat fragmentaris. Tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi hukum lingkungan di masyarakat pesisir menghambat efektivitas implementasi. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa pengakuan eksplisit terhadap hak ekosistem laut, penguatan regulasi berbasis ekosistem, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci sukses penerapan Blue Constitution. Oleh karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi hukum lingkungan bagi masyarakat pesisir perlu dilakukan agar Blue Constitution benar-benar menjadi fondasi konstitusional bagi pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan di Indonesia.