Jurnal Analisis Hukum

Perlindungan hukum transaksi belanja online yang dipengaruhi dengan Fear Of Missing Out (FOMO)

2025-08-20T07:26:45+00:00

Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia telah memicu perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat, salah satunya melalui Fear of Missing Out (FOMO). FOMO telah bertransformasi menjadi sebuah strategi pemasaran digital yang mempengaruhi konsumen secara psikologis untuk melakukan pembelian secara tidak terencana, sehingga menciptakan kerentanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana peraturan di Indonesia dapat mengantisipasi risiko hukum dalam transaksi daring yang dipengaruhi oleh FOMO. Dengan pendekatan yuridis normatif serta kajian pustaka, studi ini memperlihatkan analisis terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sambil membandingkan praktik pemasaran yang berlandaskan FOMO dengan prinsip kebebasan berkontrak. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemasaran yang berlantaskan FOMO memiliki potensi untuk menyebabkan cacat dalam kehendak konsumen, yang berdampak pada keabsahan kontrak. Selain itu, peraturan yang ada saat ini belum secara jelas mengatur batasan etika dalam promosi digital. Oleh karena itu, perlu ada perubahan kebijakan yang mendukung perlindungan psikologis bagi konsumen dan juga menegakkan etika pemasaran digital yang responsif terhadap kemajuan teknologi.

Pendampingan Hukum pada Perempuan Dalam Gugatan Cerai Ghoib Akibat KDRT dan Penelantaran

2025-08-20T07:31:03+00:00

Gugatan cerai ghoib merupakan jalur hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan suami yang tidak diketahui keberadaannya, terutama apabila terdapat alasan kuat seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pendampingan hukum yang diberikan kepada perempuan dalam perkara cerai ghoib, serta bagaimana praktik tersebut dijalankan dalam ruang lingkup kerja advokat. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui observasi langsung dan studi kasus selama penulis menjalani magang di kantor advokat di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan hukum berjalan efektif, mulai dari perumusan gugatan hingga persidangan, yang dalam kasus ini hanya berlangsung satu kali hingga putusan dikabulkan. Hal ini dimungkinkan karena bukti pendukung telah lengkap dan alasan cerai memenuhi unsur hukum yang berlaku. Peran advokat dalam konteks ini tidak hanya menjalankan fungsi litigasi, tetapi juga memberikan pemahaman hukum kepada klien, terutama terkait hak atas nafkah, status hukum anak, dan prosedur hukum setelah perceraian. Kajian ini menegaskan bahwa pendampingan hukum oleh advokat dapat memperkuat akses perempuan terhadap keadilan dalam gugatan cerai ghoib, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Degradasi Demokrasi Terhadap Sikap Yang Mengedepankan Politik Identitas Sebagai Salah Satu Unsur Dalam Memilih

2025-08-08T21:33:40+00:00

Persoalan politik identitas menjadi fenomena yang krusial di tengah-tengah pesta demokrasi, khususnya pemilihan umum (pemilu) 2024. Hal ini menjadi pengaruh terhadap rakyat dalam memilih calon dari presiden hingga kepala daerah maupun anggota dewan perwakilan rakyat. Selain itu, fenomena ini mengakibatkan dampak pada perpecahan di kalangan masyarakat, yang memunculkan kubu-kubu dan di khawatirkan dapat memicu konflik. Oleh karena itu, penelitian ini mengekspolarsi terhadap nilai-nilai demokrasi dan politik identitas yang berdasarkan nilai-nilai Islam dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini merujuk pada sumber-sumber terdahulu untuk menawarkan sudut pandang yang lebih dinamis dalam analisis hasil, termasuk pandangan beberapa tokoh Islam. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas menyebabkan adanya menyempitkan perspektif pemilih dan menurunkan kualitas proses pemilihan, di mana kompetensi kandidat sering kali diabaikan. Di samping itu, aspek Islam tidak menempatkan politik identitas sebagai faktor utama dalam memilih, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama (kemaslahatan). Demikian politik identitas mendapat pengaruh terhadap demokrasi, sekaligus menyoroti pentingnya upaya rekonsiliasi sosial dan edukasi politik untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan visioner dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (living state).

Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Anak Untuk Pengemisan

2025-07-26T06:12:00+00:00

Kasus pemanfaatan anak sebagai pengemis masih sering terjadi di Indonesia. Padahal, anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya selalu dijaga dan dilindungi. Kebanyakan, orang tua mereka sendiri yang memanfaatkan anak untuk mengemis, padahal mereka seharusnya berperan penting dalam melindungi dan menjaga anak tersebut. Perlindungan terhadap anak yang digunakan sebagai pengemis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah KUHP Nasional. Namun, dalam undang-undang tersebut membatasi umur anak yaitu 12 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur dalam pasal 425 KUHP Nasional dan penetuan batas usia anak dalam pasal tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam pasal 425 KUHP Nasional terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Selain itu, penetapan batas usia anak dalam pasal tersebut bertentangan dengan undang-undang lain, seperti UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai anak hingga berusia kurang dari 18 tahun.

Analisis Hukum dan Tata Tertib Asrama Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Kudus Berdasarkan Teori Lawrence Meir Friedman

2025-10-08T06:37:34+00:00

Penelitian ini menganalisis peraturan yang berlaku dalam pengelolaan pesantren mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus, dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga elemen utama : substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan yang digunakan saat ini, yaitu Surat Keputusan Rektor Nomor 156 Tahun 2024, belum sepenuhnya tepat karena mencampur pengaturan antara aspek santri dan fasilitas asrama, padahal keduanya memiliki domain berbeda yang memerlukan pengaturan tersendiri. Dari sisi struktur, ditemukan adanya rangkap jabatan dalam pengelolaan santri dan asrama yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas dan pengawasan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, diperlukan penguatan budaya asrama yang mendukung internalisasi nilai-nilai disiplin dan kepatuhan terhadap aturan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemisahan peraturan antara santri dan asrama, pembentukan struktur pengelola yang lebih terfokus, serta penguatan budaya hukum di lingkungan pesantren mahasiswa guna menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar: Sebuah Studi Kasus

2025-10-08T06:30:34+00:00

This study explores inheritance distribution based on customary law in Gondangrejo District, Karanganyar Regency. Although the majority of the population is Muslim, inheritance practices are predominantly shaped by Javanese traditions and abangan Islamic culture rather than Islamic law. Using a qualitative method, the research identifies three common patterns: segendong sepikul (male heirs receive double), dum-dum ketupat (equal distribution), and consensus-based division. Assets are viewed as joint marital property, without distinction between individual and shared ownership. Uniquely, parts of the inheritance may be transferred before the testator’s death through oral messages or symbolic gifts. Local customs, especially selametan rituals, influence the timing of distribution, which is commonly expected within six months after death. The findings highlight that harmony, mutual agreement, and cultural values play a more dominant role than formal legal rules. In Gondangrejo, inheritance practices reflect a deep connection to local wisdom and tradition, emphasizing social cohesion over rigid legal structure.

Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong

2025-09-18T02:17:21+00:00

This study aims to analyze the criminal elements in the alleged corruption case involving former Minister of Trade Thomas Trikasih Lembong regarding the issuance of raw sugar import quotas during 2015–2016. Using a normative juridical approach and qualitative analysis method, this research examines the legal aspects of sugar import policies suspected of violating regulatory procedures and causing state financial losses. The focus lies in establishing abuse of power that meets the criminal elements outlined in Article 2 and Article 3 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. The study also considers the principle of legality and general principles of good governance as the basis for evaluating whether administrative actions potentially constitute criminal offenses. The findings indicate that proving malicious intent (mens rea) and causal links to state losses are critical elements in classifying the actions as criminal corruption. This research contributes academically by clarifying the boundary between policy errors and criminal acts in the context of public officials’ accountability.

Strengthening Cybersecurity Awareness Through Education: The Expanding Role of Cyber Law in Academic Institutions

2025-10-06T05:09:15+00:00

As digital technologies continue to proliferate, university students are especially vulnerable to the risks associated with cyber threats, and there is a dearth of research related to the cybersecurity awareness of university students in a developing country context. The purpose of this study is to examine the cybersecurity knowledge, attitudes, and practices of first-year students at Kabul University in Afghanistan to determine the influence of gender, faculty, and awareness of cyber law on intentions to engage in secure online behavior. To collect data, we conducted a cross-sectional survey of 371 students who were recruited using stratified random sampling. Participants were introduced to and administered a survey using the Contextualized Cybersecurity Educational Research Instrument (CCERI), and data was analyzed on SPSS using descriptive statistics, independent samples t-tests, ANOVA, Chi-square tests, and multiple regression models. The results indicated that students had moderate to high levels of cybersecurity knowledge and generally positive attitudes, but that they demonstrated fewer secure practices and a knowledge-practice gap emerged. Male students and students from the Computer Science faculty had greater awareness of cybersecurity and higher recognition of phishing attempts than female students and students from the other faculties. Multiple regression models indicated that cybersecurity knowledge, attitudes, and awareness of the cyber law were significant predictors of secure behavior; this suggests that we need to develop and integrate educational interventions to support positive behaviors in terms of secure cyber practices. Our research adds new knowledge by integrating awareness of cyber law with cybersecurity behavior in Afghanistan as its own unique context. We conclude with recommendations for evidence-informed decisions to implement and develop institutionalized programs to address capacities in cybersecurity education for students in Afghanistan.