PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK DASAR WARGA NEGARA ATAS PENDIDIKAN

Authors

  • evi yuli universitas pendidikan nasional

Keywords:

Peran Pemerintah Daerah, Hak Dasar Warga Negara, Pendidikan

Abstract

Tulisan ini mengangkat judul “Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga
Negara atas Pendidikan”. Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi Hak
Asasi Manusia (HAM). Pengaturan tentang HAM tertuang dalam ketentuan Pasal 28A sampai
dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak
atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu hak konstitusional
warga Negara yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28C
Ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “ Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
tekologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia” . Pemenuhan Hak tersebut dimaksudkan bahwa seluruh warga Negara Indonesia dapat
mengemban pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
Penyelenggaraan pendidikan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (yang selanjutkanya disebut dengan
UU pendidikan). Dimana dalam penyelenggaraan tersbeut pemerintah pusat dan pemenrintah
daerah sama-sama memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga
Negara.
Pemenuhan hak warga Negara atas pendidikan saat ini masih belum maksimal
dikarenankan dengan ketidakmerataan penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia.
Ketidak merataannya dapat dilihat dari perbedaan fasilitas pendidikan di kota besar dengan
daerah atau desa terpencil dan kesulitan bagi daerah terpencil untuk mendapatkan akses
pendidikan. Dengan demikian diharapkan peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak warga
Negara atas pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan merata di seluruh daerah di Indonesia.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Hak Dasar Warga Negara, Pendidikan

Published

2016-02-07