RESPONSIVITAS KEBIJAKAN LOKAL DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SOSIAL

Authors

  • Wayan Joniarta Universitas Pendidikan Nasional

DOI:

https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1736

Keywords:

Kebijakan lokal, Dinamika Sosial

Abstract

Patut diakui bahwa terdapat sistem ganda dalam pemerintahan desa yaitu desa dinas dan desa pakraman. Desa Pakraman di Bali merupakan sebutan lain dari desa adat, yang telah mengakar sejak lama. Seiring bergulirnya reformasi yang dimulai tahun 1998, desa pakraman diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang desa pakraman. Teriring semangat UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan juga hasil amandemen UUD 1945 pasal 18 b ayat (2) dengan tegas telah memberikan peluang untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali otonomi asli dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Bekat dualisme desa berarti dilihat dari sisi kebijakan maka desa dinas berada pada konteks kebijakan nasional dan desa adat/pakraman berada pada konteks kebijakan tradisional. Tulisan ini mendeskripsikan secara aktual tentang fakta keberadaan desa pakraman, bahwa sesungguhnya desa pakraman yang mempunyai hak otonum dalam kaitan dengan adat istadat dan budaya, namun keluesan, kejujuan, fleksibilitas orang Bali terkadang ternodai oleh tindakan anarkis, seperti terjadinya kasepekang terhadap warga di Desa Pakraman akibat dari kurang aktifnya warga tertentu dalam kegiatan adat istiadat. Disamping itu desa pakraman sebenarnya terbebani untuk merespons isu – isu yang sebenarnya merupakan kewenangan dari pemerintah supra local, seperti masalah narkoba, pungli, rabies, KIPEM dan isu hangat lainnya.

Kata Kunci: : Kebijakan lokal, Dinamika Sosial

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agustini, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.

Arifin, Zaenal. PERILAKU KEPEMIMPINAN TRADISIONAL PESANTREN, Jurnal Kepemimpinan Tradisional Pesantren Volume 24 Nomor 2 September 2013.

Arya Sunul, I Gusti Ketut, Harmonisasi Integrasi Desa Pakraman Dengan Desa Dinas Yang Multietnik dan Multiagama Menghadapi Pergeseran , Pelestarian, dan Konflik di Bali. Jurnal Ilmu Sosial dan Humanihora. ISSN : 2303-2898 Vol.3,No 2 Oktober 2014.

Argawa, I Made. Kipem telah dilarang, desa adat ini keluarkan perarem, Tribun Bali, 11 Juli 2017.

Budiardjo Miriam. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Faisal. NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DALAM KOMUNITAS ADAT KAJANG DI SULAWESI SELATAN (majalah WALASUJI Volume 6, No. 1, Juni 2015: 17-30).

Joniarta, I Wayan, Murdita, Putu . Analisis Respons Masyarakat Terhadap Pelayanan Polsek Kerambitan Kabupaten Tabanan ( Jurnal Opini,Vol 8.No. 1 Pebruari 2011).

Nurcholis, Hafin, 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Pageh, I Made, 26 November 2015. Makalah “Kepemimpinan Dalam Perspektif Sosiao- Kultural”.

Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2015. Manajemen Pelayanan. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.

Redit, I Wayan. Skripsi Kebijakan Pemerintah Mengenai Geopark (Analisis Implekasi Kebijakan Geopark di Desa Batur Tengah Kabupaten Bangli.

Subanda. Mediasi Dan Solusi Konflik Adat di Bali Melalui Majelis Desa Pakraman. Jurnal Dialog Kebijakan Publik. Edisi 11 September 2013.

Subanda. Jurnal Opini Vol. 4 N0.1 Pebruari 2007. Negara, Desa Adat dan Rakyat Dalam Kepemimpinan Lokal di Bali.

Sarundajang. 1998. Ants Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Suacana, I Wayan Gede. 2009. Otonomi Daerah Dan Eksistensi Desa Pakraman di Bali.

Suacana,I Wayan Gede. Transformasi Otonomi Dalam Tata Pemerintahan Desa Mengwi Kabupaten Badung (Jurnal Ilmu Politik edisi 21 2010, halaman 137-14), penerbit Kerjasama AIPI dengan Pustaka Pelajar.

Subanda, I Nyoman, dkk. 2007. Laporan Hasil Penelitian : Negara Desa Adat dan Rakyat Dalam Kepemimpinan Lokal di Bali (Universitas Pendidikan Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005.Manajemen Publik. Jakarta Nasional Denpasar: PT Gramedia Widiasarana Indonesia).

Lihadnyana, Ketut (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Bali) “Darurat Narkoba? 1.488 Desa Diminta Bentuk Perarem Narkoba, Tribun Bali –com. 22 Agustus 2017.

Published

2019-02-01

How to Cite

1.
Joniarta W. RESPONSIVITAS KEBIJAKAN LOKAL DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SOSIAL. JIDS [Internet]. 2019Feb.1 [cited 2024Mar.29];3(1):103-1. Available from: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/1736

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)